Berita

BARU selesai sidang seminar hasil, Lea Maulinda sudah ditawari untuk menjadi guru bimbingan konseling (BK) di sekolahnya dulu, SMA 2 Sebulu, Kutai Kartanegara. Setelah sah mendapat gelar sarjana pendidikan meski belum wisuda, Agustus lalu dia resmi menjadi tenaga pengajar di sana. Menjadi tenaga honorer, Lea menerima upah Rp 750 ribu per bulan. Dibayar per tiga bulan sekali. “Ya saya jalani dulu karena belum ada pekerjaan. Lagi pandemi juga kan, orang cari kerja. Meski honorer enggak seberapa. Saya cari pengalaman dulu,” ungkapnya.

Upah yang dia terima tersebut tercatat sebagai honor sekolah. Di tempat dia bekerja, ada 45 guru termasuk staf lainnya. Terdapat 24 guru pegawai negeri sipil (PNS), 19 honorer provinsi, dan 2 honorer sekolah. Jika guru mata pelajaran melakukan pengajaran online atau dari rumah, begitu juga Lea. Dia melayani bimbingan online. Baik dari murid hingga guru. Termasuk menjembatani wali kelas. “Jadi misal wali kelas butuh bantuan, kadang ada juga murid yang diminta ke sekolah begitu,” ujarnya. Meski masih sangat baru, dia mengatakan jika ingin memiliki pekerjaan dengan jenjang karier jelas. Dan tentunya berimbas pada penghasilannya. Selain mencoba kesempatan untuk mengikuti tes CPNS, Lea ingin melanjutkan studi ke jenjang S-2. “Sehingga ilmunya bisa lebih lagi. Dan sejauh ini terkait itu juga mandiri sih, kayak ikut workshop atau pelatihan online terkait latar belakang pendidikan saya, untuk upgrade ilmu,” jelasnya. Komentar lain datang dari Anis Sudarwati, ibu anak tiga ini merupakan honorer guru SMA sejak 2007. Sebelum mengajar di SMA 2 Sebulu, Anis bertugas di SMA Manunggal Daya. Alumnus Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Bahasa Inggris Widyagama Mahakam Samarinda itu juga ditawari untuk mengajar. Dia merasa terpanggil sebagai guru. “Saya lupa berapa upah pertama itu, sekitar Rp 300 ribuan atau Rp 500 ribuan itu. Tapi sekarang alhamdulillah sudah Rp 3 juta, karena honorer provinsi. Ya bersyukur, alhamdullillah,” ungkap perempuan kelahiran 1980 itu. Dibayar per tiga bulan sekali. Diungkapkan bahkan pernah 9 bulan baru upahnya dibayar. Itu yang menurutnya paling lama. Namun sekarang ketika sudah menjadi honorer provinsi, dibayar per bulan. Ketika menerima tawaran guru honorer dengan upah tersebut, Anis menyebut bahwa tidak terlalu dipermasalahkan. Sebab, dia masih tinggal dengan orangtua. Sehingga tidak memiliki beban untuk biaya tempat tinggal kala itu. “Jadi, gaji segitu saya rasa cukup saja,” ujarnya. Disebutkan jika sebelumnya memang tidak terpikirkan untuk menjadi guru. Setelah lulus SMA, Anis tak langsung kuliah. Hingga pada 2004, dia tercatat sebagai mahasiswi FKIP Bahasa Inggris di Widyagama. Setelah itu, dia lalu mantap ingin menjadi guru. Meski sebelumnya upah honorer yang diterima sedikit, dia merasa tidak ingin mencari pekerjaan lain. Tidak terpikirkan. Namun, dia memiliki pekerjaan sampingan, membuka warung kelontong di rumahnya. “Ketika pindah mengajar ke tempat sekarang itu dulu gajinya balik lagi, jadi Rp 500 ribuan waktu 2011 itu. Sampai Rp 750 ribu, baru ada yang kebijakan baru itu yang dipegang provinsi jadi Rp 1,5 juta sekitar 2017,” paparnya. Diungkapkan Anis status honorer dan PNS hanya dibedakan dari nominal penghasilan. Selebihnya sama. Beban dan tanggung jawabnya. Termasuk pelatihan guru mata pelajaran (mapel), semua guru mengikuti. “Saya kan guru mapel Bahasa Inggris. Jadi akhir tahun itu biasanya ada pelatihan, nah saya diikutkan. Saya sudah berapa kali ikut pelatihan itu. Dan 2019 ini saya sudah sertifikasi PPG (program pendidikan profesi guru) juga,” ujarnya. Dia menyebut jika pekerja honorer juga tidak kalah rajinnya dengan yang PNS. Tidak ada beda dari segi jenis pekerjaan untuk urusan mendidik. “Kalau pun saya mau ikut tes CPNS juga tidak bisa, umurnya sudah lewat. Itu juga (yang jadi perhatian). Kami ada yang puluhan tahun honorer,” paparnya. Selama 13 tahun mengabdi sebagai honorer, dia tidak minta terlalu muluk. Sebagai guru honor provinsi, dia bersyukur. Agar dapat diakomodasi lagi. Pemenuhan hak. Namun, juga dia berharap agar guru lainnya bisa serupa, mendapat penyetaraan gaji. Sehingga kesejahteraan yang merata.